GEMPUR adalah Wadah Berkumpul Rakyat yang Punya Hutang? Begini Penjelasan Ketua Umumnya

166
Olsu Babay SKom, juga dikenal sebagai Caleg DPR RI Partai Golkar Nomor Urut 5 dari Dapil DKI Jakarta 3, yang meliputi Kota Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

JAKARTAFOX.COM – Besarnya antusias masyarakat untuk berkumpul dalam wadah yang diberi nama GEMPUR (Gerakan Pengampunan Hutang Rakyat), mendorong Ketua Umumnya Olsu Babay SKom untuk memberi penjelasan gamblang.

Kepada JAKARTAFOX.COM, Olsu Babay SKom menjelaskan bahwa Gempur merupakan sebuah Gerakan Moral dari bawah ke atas atau Bottom-Up. Yang merupakan wadah berhimpunnya rakyat untuk saling berbagi kesulitan diri pribadi dan keluarga, khususnya terkait hutang-piutang perorangan atau kelompok, yang tak sanggup lagi dibayar, bahkan diangsur bulanan pun sudah sangat sulit.

“Ini wadah kita berkumpul, terlebih bagi warga memiliki hutang yang sudah sangat kronis. Dalam arti tidak mampu lagi dibayar, bahkan mengangsur bulanan pun sudah tak sanggup. Karena pendapatan mereka, tak cukup lagi. Bahkan untuk makan dan biaya anak ksekolah sudah sangat sulit,” terang Olsu Babay.

“Kita berkumpul dalam wadah Gempur ini. Berbagi cerita, berbagi kesusahan dan bahkan  berdiskusi bagaimana cara agar hutang kita bisa dibayar. Salah satu cara adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah agar dapat turutn tangan membantu rakyat yang berhutang, seperti dengan membuat Undang-undang Pengampunan Hutang Rakyat atau Debt Amnesty,” ujarnya lagi.

Menurut Olsu, Babay, gerakan moral ini dibentuk setelah melihat fenomena “Hutang-Piutang” di tengah masyarakat, yang tampaknya sudah berada pada Titik Kritis. Banyak contoh, seperti diberitakan sejumlah media massa, di mana “Lilitan Hutang” telah menyebabkan anak-anak bangsa harus mengakhiri hidup dengan tragis.

Lilitan hutang itu juga telah membuat mereka tak bisa maksimal menjalankan aktivitas keseharian. Tidur tak nyenyak, selalu dirudung ketakutan ketika dikejar penagih hutang atau debt collector. Bahkan ada yang mengaku, hutang banyak menganggu kekhusukan ibadah. Tingkat kebahagiaan rakyat pun jadi menurun karenanya.

Melihat ke belakang, lanjut dia, sudah ada beberapa contoh yang mirip dengan gagasan ini, yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun tak melalui usulan langsung dari rakyat kecil. Seperti pada tahun 2016 ketika Pemerintah RI melakukan pengampunan hutang pajak baik perorangan atau koorporasi (perusahaan), melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang ditandatangani Presiden RI pada 1 Juli 2016.

Berikut pada Pada tahun 2009, Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Permenkeu Nomor 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Pokok dari Permen ini adalah pengampunan atau penghapusan hutang rakyat atau pengusaha kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Berdasarkan lataar belakang itulah, sehingga Gempur menyusun visi dan misinya. “Visi Gempur yang telah kami rumuskan adalah: Membebaskan rakyat dari jeratan/lilitan hutang yang tak sanggup lagi mereka bayar, sehingga telah banyak mengganggu sendi-sendi kehidupan hingga berakibat menurunkan tingkat kebahagiaan rakyat,” terang dia.

Sedangkan misinya ada lima poin. Pertama, Gempur menampung aspirasi rakyat sehubungan dengan hutang yang tak sanggup lagi dibayar atau diangsur bulanan, karena pendapatan mereka setelah dikurangi biaya hidup sehari-hari, tak ada lagi kelebihan untuk membayar hutang atau mengangsur secara bulanan.

Kedua, Gempur mangajukan usulan melalui wakil rakyat di DPR RI, untuk memperjuangkan Undang-Undang Pengampunan Hutang Rakyat atau UU Debt Amnesty. Di antaranya:

  1. Hutang Perorangan atau pribadi ;
  • Dari seorang warga negara kepada warga negara lainnya.
  • Dari seorang warga negara kepada majikan atau perusahaan di tempat ia bekerja.
  • Dari seorang warga negara kepada lembaga keuangan resmi seperti Bank, Koperasi, Leasing kendaraan bermotor, Kartu kredit, Pegadaian, Pinjaman Online, dan lain-lain.
  • Dan opsi lain pinjaman perorangan/pribadi yang bisa muncul pada pembahasan di tingkat DPR dan Pemerintah RI nantinya.
  1. Hutang kelompok masyarakat; Ini seperti Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009, sebagaimana di sebutkan pada bagian “Latar Belakang” di atas.

Misi ketiga, Gempur dapat menjadi wadah untuk memediasi perusahaan milik rakyat yang potensial namun sudah bangkrut atau hampir bangkrut karena hutang, dengan para pemilik modal baik perorangan atau koorporasi, sehingga perusahaan itu bisa kembali berjalan seperti sedia kala.

Olsu Babay SKom, Ketua Umum GEMPUR.

Berikut, Gempur dapat memberikan usulan kepada DPR dan Pemerintah RI dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Hutang Rakyat. Seperti usulan tentang pelibatan perusahaan atau ‘orang kaya’ yang hutangnya pernah diampuni pada UU Tax Amnesty, agar dapat membantu keuangan pemerintah dalam proses pengampunan hutang rakyat.

Dan misi kelima adalah, Gempur turut melakukan pengawasan di lapangan terhadap proses pengampunan hutang rakyat. Sehingga program ini tepat sasaran, dan pada akhirnya berhasil menaikan tingkat kebahagian rakyat, meningkatkan nasionalisme dan rasa cinta rakyat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bila visi dan misi itu dapat terwujud, maka Gempur memiliki hipotesa, yang kemudian dirumuskan begini: “Bila DPR dan Pemerintah RI punya niat baik untuk meloloskan UU Pengampunan Hutang Rakyat, dan merealisasikannya secara tepat sasaran, maka rakyat akan berada di garis terdepan membela dan mendukung pemerintah jika harus meminjam uang dari luar negeri lagi, demi pengampunan/pelunasan hutang rakyat.”

Akhirnya, bila Anda Setuju dengan gerakan moral ini, maka silahkan mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota Gempur. Ini adalah awal. Dukungan anda semua sangat kami butuhkan. Kami ingin mengajak rakyat untuk bersatu dan bersama-sama mengusulkan kepada pemerintah agar mengesahkan dan melaksanakan Undang-Undang Pengampunan Hutang Rakyat,” tutup Olsu Babay SKom.(*)

Penulis: Sugianto

 

BAGIKAN