Begini Kisi-kisi Sistem Pengampunan Hutang Rakyat, Menurut Ketua Umum ‘Gempur’

330
Olsu Babay bersama ibu-ibu yang mendukung dan mendoakannya.(foto:jakartafox.com)

JAKARTAFOX.COM – Gerakan Pengampunan  Hutang Rakyat (Gempur) yang diketuai Olsu Babay SKom, langsung menuai banyak reaksi dari masyarakat. Walaupun itu dimulai dari Jakarta Utara, namun dukungan untuk gerakan moral ini berdatangan dari berbagai pelosok tanah air.

Kebanyakan dari pendukung  dan simpatsan Gempur itu mempertanyakan bagaimana cara pengampunan hutang rakyat, bila saja Undang-Undang Debt Amnesty (Pengampunan Hutang) bakal terwujud. Soalnya, dibanding Undang-undang pengampunan hutang pajak atau Tax Amnesty, sistem pengampunan pada Tax Amnesty terlihat lebih mudah. Karena penghutang pajak baik dari perorangan maupun perusahaan, tinggal melaporkan hutang pajak mereka di semua kantor pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu Olsu Babay berpendapat bahwa semua diawali dengan niat. Bila pemerintah punya niat untuk mengampuni hutang rakyat, seperti pengampunan pada hutang orang kaya dan perusahaan besar melalui UU Tax Amnesty, maka tidak akan sulit untuk mencari caranya. Kuncinya adalah, semua uang yang beredar adalah milik Bank Indonesia.

“Saya kasih contoh sederhana. Jika warga miskin bernama A meminjam uang Rp 20 juta secara pribadi kepada orang bernama B. Uang Rp 20 juta dari B itu ternyata pinjaman B dari Perusahaan C. Sementara Perusahaan C itu memiliki hutang di bank sebesar Rp 100 juta. Maka perusahaan C tinggal mengajukan pengurangan hutangnya sebesar Rp 20 juta di bank, dan otomatis perusahaan C itu telah menghapuskan hutang karyawannya bernama si B. Dan selanjutnya si B telah pula menghapuskan hutang dari si A tadi,” begitu ilustrasinya, semacam kisi-kisi, yang bisa saya pikirkan saat ini.

“Itu baru ilustrasi saja. Karena saya percaya, jika pemerintah dan DPR RI punya niat untuk membahas dan mengesahkan UU Debt Amnesty, pasti akan menemukan sistem yang tepat untuk pengampunan hutang rakyat kecil,” imbuh Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Utara ini, sekaligus pemilik nomor urut 5 Caleg Partai Golkar untuk DPR RI  dari Dapil DKI Jakarta 3 yang meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Pulau Seribu.

Bukan hanya hutang pribadi yang di bawah Rp 100 juta, lanjut dia, hutang rakyat kecil kepada koperasi, leasing kendaraan bermotor maupun pinjaman langsung di perbankan atau istitusi keuangan lainnya, mampu dicarikan solusi untuk pengampunannya jika pemerintah dan DPR RI serius menemukan sistemnya.

Sebab pengampunan atau penghapusan hutang di bawah Rp 100 juta sudah pernah juga dilakukan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 silam, hingga membuat SBY banyak menuai simpati dan dukungan dari rakyat.

Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Permen Nomor 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009. Yang intinya mengampuni atau menghapuskan hutang rakya yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000. Hutang dalam bentuk kredit itu adalah yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri. Seperti hutang melalui Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Lebih hebat lagi, di massa pemerintahan Presiden Hi Joko Widodo, pengampunan hutang tidak melalui Permen lagi tapi langsung melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Semua tahu, aturan ini menyasar kepada para penghutang pajak perorangan maupun koorporasi. Serta orang atau koorporasi yang selama ini tidak melaporkan kekayaannya kepada negara. Mereka hanya membayar 2 sampai 6 persen dari total hutang pajak atau kekayaan yang tak dilaporkan itu. Dan jumlah yang diterima negara atas 2 sampai 6 persen tersebut mencapai Rp 135 triliun.  Maka bisa dibayangkan persentasi yang diampuni negara sebesar 94 sampai 98 persen itu, tentu mencapai ribuan triliun rupiah.

“Dan semua proses UU Tax Amnesty itu berjalan baik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka itu, saya berkeyakinan pemerintah juga mampu menjalankan proses UU Debt Amnesty (Pengampunan Hutang rakyat) bila sudah disahkan oleh DPR RI,” pungkas Olsu Babay.

 

Penulis : Sugianto

BAGIKAN