Olsu Babay Bentuk Gerakan Pengampunan Hutang Rakyat, Disingkat ‘Gempur’

687
Olsu Babay SKom, Ketua Umum Gempur.

JAKARTAFOX.COM –Sebuah pemikiran brilian lahir dari seorang anak bangsa bernama Olsu Babay S.Kom. Setelah menerima banyak keluh-kesah masyarakat yang terlilit hutang, bahkan ada yang menganggap hutang itu telah menjadi beban hidup yang sungguh berat. Olsu Babay pun menginisiasi pembentukan Gerakan Pengampunan Hutang Rakyat atau disingkat ‘Gempur’.

Gempur, menurut Olsu Babay saat berbincang dengan JAKARTAFOX.COM Rabu (06 Februari 2019), adalah sebuah gerakan moral dan bertujuan positif yang dimulai dari Jakarta Utara. Tujuan awalnya dalah untuk menampung aspirasi masyarakat yang terlilit hutang, baik hutang kepada pribadi perorangan, koperasi, perusahaan hingga perbankan. Dan tidak mampu lagi melakukan pembayaran, bahkan dengan cara mencicil sekalipun.

Aspirasi masyarkat itu, kemudian akan dilanjutkan Gempur kepada wakil mereka di dewan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah. Tujuan akhir dari gerakan moral tersebut, adalah meminta pemerintah dan DPR RI untuk merancang dan mengesahkan Undang-undang Pengampunan Hutang Rakyat atau Debt Amnesty.

“Jadi gerakan moral yang kami beri nama Gempur ini dari bottom-up, maksudnya diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Gagasan ini sebenarnya sudah ada sejak tiga tahun lalu, namun baru sekarang terealiasi pembentukan Gempur. Yang dimulai dari Jakarta Utara, dan sekarang kami sudah menerima banyak dukungan warga dari luar provinsi,” tutur Olsu Babay S.Kom yang merupakan Ketua Umum dari Gempur.

Menurut Olsu Babay, masih dalam batas kewajaran ketika giliran rakyat kecil, memohon pengampunan hutang mereka kepada pemerintah. Dan dapat menjadi kewajiban negara untuk menampung, membahas hingga merealiasikannya. Demi membuktikan bahwa negara mampu hadir dan mengatasi beban berat rakyat.

Olsu Babay.

“Saya pikir ini bukan ide gila, bukan pula dibilang tidak mungkin. Bukankah negara kita pada tahun 2016 lalu juga pernah melakukan hal serupa, yakni pengampunan hutang orang kaya dan perusahaan besar melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bahasanya ‘Pengampunan Pajak’, tapi pajak itu juga kan hutang mereka kepada negara,” kata Olsu Babay, yang saat ini menjabat Ketua DPD 2 Partai Golkar DKI Jakarta.

Pria yang juga dikenal sebagai Caleg DPR RI Partai Golkar nomor urut 5 dari Dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Pulau Seribu) melanjutkan, contoh lainnya tentang pengampunan hutang yang pernah diberikan negara terjadi pada tahun 2009. Saat itu pernah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.03/2009 Tanggal 10 Juni 2009. Di mana aturan ini mengampuni atau menghapuskan hutang yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000. Kredit itu adalah yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian, seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

“Kalau hutang orang kaya, perusahaan besar hingga kelompok usaha masyarakat lainnya mampu diampuni pemerintah. Maka wajar kalau sekarang giliran rakyat secara pribadi memohon supaya hutang mereka juga dapat diampuni,” ujar Olsu Babay sambil tersenyum.

Diketahui, aturan tentang pengampunan hutang pajak atau tax Amnesty baik dari perusahaan maupun perorangan, ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 1 Juli 2016. Dan prosesnya berjalan dengan baik. Olehnya, Olsu Babay pun meyakini pemerintah bakal mampu merealisasikan program Debt Amnesty yang digagasnya lewat Gempur.

 

Penulis: Sugianto

BAGIKAN