Banyak Ketua RT/RW Makin Cerdas, Pilih ‘Berkhianat’ daripada Masuk Penjara 

PARAHNYA, ADA JUGA YANG BILANG: BUKAN PELANGGARAN KALAU HANYA DP

319
Main Politik Uang yang berakhir pada Borgol. (foto ilustrasi)

JakartaFox.com – Terbongkarnya modus dugaan pembelian suara dari oknum caleg kepada oknum ketua RT/RW yang mau bekerja sama melakukan kecurangan, disambut positif sejumlah caleg DPRD maupun DPR RI yang bersih dari modus kotor tersebut. Kondisi ini juga telah mengubah pola pikir para oknum ketua RT/RW, bahwa mereka lebih memilih untuk ‘mengkhianati’ komitmen dengan oknum caleg atau tim sukses pembeli suara ketimbang menggadaikan diri hanya dengan sedikit rupiah, kemudian terancam masuk penjara.

Sumber JakartaFox.com, pada investigasi ringan Jumat malam sektiar pukul 20.00 WIB, mengungkapkan ternyata banyak ketua RT/RW yang semakin cerdas dan tidak mau terjebak dalam permainan curang yang berbahaya, yang sebagian kalangan menyebut sebagai tindakan ‘bunuh diri’.

“Saya berbicara dengan beberapa ketua RT dan RW, katanya kalau mereka menerima tawaran dari oknum caleg, maka uangnya diambil saja sebagai bentuk penghormatan, tapi jangan melakukan yang mereka inginkan. Lebih baik, katanya, ‘berkhianat’ kepada pemain curang daripada masuk penjara,” kata sumber ini.

Derita di dalam penjara. (foto ilustrasi)

“Ya memang ada sebagian oknum caleg yang konon kabarnya sudah melakukan DP (down payment atau pembayaran di muka, red). Tapi banyak yang sudah mengerti. Mereka tidak mau menyalurkan uang itu kepada pemilih, karena tindakan tersebut sama dengan bunuh diri. Sebab satu saja penerima yang terbongkar, alamatnya pasti penjara. Apalagi modus itu sekarang sudah bocor ke publik, sudah banyak yang tahu. Jadi Ngeri juga kalau masih ada yang berani melakukannya,” tambah sumber, pada perbincangan ringan dengan JakartaFox.com.

Ironinya, sebuah wawancara dengan sumber lain pada Jumat malam (12 April 2019), menyebutkan ada oknum tim sukses yang terindikasi masih berupaya ‘membodohi’ oknum ketua RT/RW agar tetap melakukan kemauan oknum caleg atau tim sukses. Entah disuruh oleh oknum caleg, sumber ini menilai, bahwa kalau oknum ketua RT dan RW hanya di–DP (uang muka saja), dan pelunasan setelah hari pemungutan suara, maka itu bukan pelanggaran.

“Kalau hanya memberikan uang muka seperti Rp 1 juta, nanti kalau benar ada suara sesuai kesepakatan di TPS-TPS yang ditentukan, baru dilakukan pelunasan, mungkin empat atau lima hari setelah pemungutan suara. Maka ini sebenarnya bukan pelanggaran,” sebut seorang sumber yang diduga adalah tim sukses dari oknum caleg yang terindikasi telah melakukan DP.

Baca Juga: Ada Pergerakan Caleg Diduga Beli Suara di RT/RW… 

Yang tak kalah menarik, beberapa caleg yang mengaku bersih dari modus jual beli suara melalui oknum RT/RW, menyambut positif terbongkarnya modus tersebut. Kelompok ini ingin bermain jujur dalam pesta demokrasi, meski ada yang mengaku tak melakukan modus kecurangan ini lantaran memang ketiadaan anggaran.

Jangan jual suara Anda.(foro ilustrasi)

Tapi kelompok caleg bersih ini tak kalah cerdas juga. Beberapa di antara mereka telah membentuk tim khusus, bahkan ‘mengirim’ pendukung fanatik mereka untuk memata-matai modus tadi. “Ketika dapat satu saja bukti, langsung dilaporkan ke Bawaslu. Apalagi sekarang pengawasan Bawaslu sudah sangat ketat, bahkan Bawaslu juga sudah menyediakan link pelaporan yang sangat mudah, dapat dilakukan melalui ponsel android,” kata seorang caleg yang meminta namanya tidak perlu dimediakan, dengan pertimbangan jangan sampai misi mereka untuk membongkar modus ini ketahuan.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis sistem pelaporan dugaan pelanggaran pemilu secra online. Yang dapat dengan mudah dikirim melalui ponsel pintar. Berikut linknya: https://bawaslu.go.id/id/laporan-pelanggaran-pemilu

Dari amatan JakartaFox.com pada link tersebut, semua kolom sudah tersedia. Pelapor tinggal mengisi waktu dan lokasi kejadian, serta kronologinya. Bahkan tersedia pula lima tab untuk mengunduh lima foto atau video sebagai barang bukti awal.

Bawaslu sendiri sudah selalu mengingatkan tentang bahaya dari money politik atu politik uang. Bahkan masyarakat yang bukan peserta calon atau tim sukses juga bisa dijerat dengan pasal politik uang.

Sebagaimana diberitakan vica.co.id, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan bahwa masyarakat yang melakukan politik uang akan dijerat dengan Pasal 523 dalam Undang-Undang Pemilu. Yakni dianggap sengaja membagikan materi sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung atau tak langsung.

 

Penulis : Sugianto

 

 

BAGIKAN