Begini Potensi Kecurangan di Pileg; Tapi Menang-Kalah Tetap Masuk Penjara

125

MESKI pengawasan superketat sudah dilakukan Banwaslu di semua tingkatan, maupun aparat kepolisian untuk mencegah kecurangan di pemilu, khususnya pada pemilihan anggota legislatif (Pileg). Namun masih banyak juga beredar isu tentang berbagai upaya yang akan dilakukan oknum caleg maupun tim suksesnya, demi meraup pundi-pundi suara dari rakyat.

Cara klasik berupa ‘Serangan Fajar’, salah satu bentuk politik uang atau ‘money politics’ berupa pemberian sejumlah uang atau sembako kepada pemilih sebelum pemungutan suara, masih lebih banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. Ironinya, tak sedikit pula pemilih yang mengharapkan itu terjadi.

Padahal semua tahu, bahwa hukuman penjara sudah menanti bagi pemberi maupun penerima. Bukti hukuman penjara itu pun sudah banyak diberitakan di media massa.

Sedangkan bagi oknum calon anggota legislatif (caleg) yang punya rencana melakukan ‘Serangan Fajar’, ditengarai masih terus berupaya mencari cara menembus pengawasan ketat Banwaslu maupun aparat kepolisian. Terkadang ada asumsi, bahwa kalau tidak melakukan ‘Serangan Fajar’ itu, kemungkinan tidak jadi lebih besar sebab caleg lain juga diduganya melakukan hal yang sama.

Ilustrasi.

Hasil investigasi ringan JakartaFox.com menyebutkan, serangan fajar ini biasanya dilakukan satu atau dua hari sebelum pemungutan suara. Supaya tidak mudah lagi dilupakan penerimanya.Bahkan yang paling jitu dilakukan di pagi hari pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, saat pemilih akan menuju ke TPS.

Yang terakhir ini diduga akan sangat sulit diawasi atau di-OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Banwaslu, sebab jika dilakukan secara sporadis oleh banyak tim sukses dari banyak caleg, maka keterbatasan personel Banwaslu di lapangan bakal menjadi kendala utama. Kasus yang muncul kemungkinan besar hanya berharap dari laporan masyarakat saja, atau warga yang menerima langsung ‘serangan fajar’ itu.

Namun mengingat sangat rawannya situasi jika melakukan ‘serangan fajar’ di hari tenang, bisa juga ada oknum caleg yang sudah memberikan semacam DP (Down payment/pembayaran awal) sebelum memasuki hari tenang, sebagai investasi awal untuk merebut suara.

Sebaliknya, bagi caleg yang anti serangan fajar, maka ia akan sangat mengutuknya. Bahkan di sebuah grup Whatsapp (WA) yang adminnya adalah seorang caleg, ia menyebut aksi politik uang merupakan upaya merendahkan harga diri dan martabat rakyat. Sekaligus merupakan tanda utama caleg itu sangat tidak bermutu dan pantas untuk dihinakan di tengah masyarakat.

“Prinsip kita, jangan pilih dan hinakan caleg yang gunakan uang untuk beli suara. Caleg Yang bagi uang akan dapat tiga kerugian, PIDANA, DENDA dan DISKUALIFIKASI,” sebut seorang caleg anti politik uang, pada grup WA-nya.

Ilustrasi.

Yang tak kalah menarik juga, belakangan berkembang isu tentang dugaan oknum caleg yang tengah berusaha melakukan politik uang dengan memanfaatkan aparat pemerintah di tingkatan RT dan RW. “Ada juga calon anggota dewan yang ‘belanja suaranya’ tak langsung ke pemilih, tapi diduga memanfaatkan RT dan RW. Caranya, oknum caleg itu memasang target sekian suara di setiap RT atau RW. Lalu membayarnya,” sebut seorang warga yang meminta namanya tak dimediakan.

Cara baru ini, memang semacam berjudi. Sebab bisa jadi oknum Ketua RT maupun Ketua RW, hanya membohongi sang caleg. Lagipula berbohong demi mencegah terjadinya kecurangan dan dosa, sering dianggap bukan masalah besar. Sudah begitu, daripada masuk penjara, lebih baik berbohong saja kepada orang yang sudah jelas-jelas ingin bermain curang di Pemilu.

Selain dua modus tersebut, ada juga spekulasi yang berkembang yang menyebut daripada melakukan perbuatan yang beresiko tertangkap dan berakhir di penjara, lebih baik langsung saja bekerja sama dengan penyelenggara pemilu. Misalnya belanja suara di TPS dengan memanfaatkan surat suara yang tak terpakai.

Namun spekulasi ini dipastikan tak semudah yang dibayangkan, sebab penyelenggara pemilu yakni KPU pasti tak akan mengambl resiko penjara, apalagi hanay dibujuk dengan rupiah. Lagipula tindakan itu dilakukan di tengah banyak mata yang melihat, sehinga pasti dianggap sebagai aksi ‘bunuh diri’.

Untuk itu, melihat potensi dan resiko dari permainan curang demi mendulang suara, maka sebisa mungkin dihindari. Baik oleh caleg, tim sukses maupun oleh masyarakat pemilih. Sebab bukan hanya bagi caleg yang menang, caleg yang kalah sekalipun, kalau terbukti melakukan politik uang, tentu saja akan dapat hukuman.

Jangan hanya seratus atau dua ratus ribu rupiah, lalu hidup berakhir di jeruji besi alias penjara.

Mari Memilih di TPS, Sukseskan Pemilu yang Adil pada Rabu 17 April 2019.

“Tidak Golput itu Keren…”

 

Penulis: Sugianto

 

BAGIKAN